Hak dan Kewajiban Daerah Otonom di Indonesia

Hak Daerah Otonom

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. memilih pimpinan daerah;
3. mengelola kekayaan daerah;
4. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
5. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang berada di daerahnya;
6. mendapatkan hal lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber Penerimaan Daerah Otonom:
1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah;
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan Daerah (dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam) terdiri dari:
a. dana alokasi umum;
b. dana alokasi khusus.

Kewajiban Daerah Otonom:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. menerapkan peraturan perundangan di daerahnya; dan
15. kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.