Hubungan Antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya yang dijiwai pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945 itu tertuang pokok-pokok pikiran: paham Negara persatuan, Negara yang hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara yang berkedaulatan rakyat, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah jiwa pancasila.

Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 erat sekali, karena:

1. Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa pancasila;
2. Pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Kalau proklamasi kemerdekaan merupakan suatu “Proclamation of Independence” maka pembukaan UUD 1945 adalah Declaration of Independence. Pembukaan UUD 1945 adalah pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan itu. Mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah isi dan cita-cita luhur proklamasi. Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pembukaan merupakan Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang memuat cita-cita luhur daripada proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tidak akan mempunyai arti tanpa deklarasi, sebab tanpa deklarasi tujuan proklamasi semata-mata hanya kemerdekaan belaka. Sebaliknya deklarasi baru mempunyai arti dengan adanya proklamasi yang melahirkan kemerdekaan sebagai sumber hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945:
1. Pada alinea pertama
“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, menjelaskan bahwa
pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945
2. Pada alinea kedua
“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara
Seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”, merupakan amanat tindakan yang
segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.”

Proklamasi Kemerdekaan, dan UUD 1945 adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu generasi muda yang harus mengisi kemerdekaan semestinya pada jiwanya tertanam kuat semangat untuk mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan Negara Republik Indonesia.

Pentingnya Usaha Pembelaan Negara

1. Pengertian negara

Menurut etimologi Negara beasal dari bahasa asing “the State“ (bahasa Inggris) atau “de Staat“ (bahasa Belanda), “der Staat“ (bahasa Jerman), bahasa Prancis “l`Etat“ dan bahasa Italia “lo stato“. Istilah staat mula-mula digunakan di Eropa Barat pada abad XV. Kata staat, state, dan etat berasal bahasa Latin “Status“ atau “Statum“ yang berarti menempatkan dlam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Kata “negara“ yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta “nagari“ atau “negara“ yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia negeri atau negara artinya tempat tinggal.

Dalam buku Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca tahun 1365 menjelaskan tentang Negara Majapahit. Dalam buku digambarkan tentang pemerintahan Majapahit yang menghormati musyawarah, hubungan antardaerah, dan hubungan dengan negara-negara tetangga.

Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun ke luar. Dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Negara sebagai organisasi puncak dan juga organisasi kekuasaan memunyai fungsi yang berbeda dengan organisasi lain yang ada di negara tersebut. Sehingga para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda tergantung pada titik berat perhatian dan latar belakang perumusan tujuan dan fungsi negara tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh pendangan atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut.

Miriam Budiardjo (1978 : 46) bahwa fungsi negara dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan ketertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat. Dalam hal ini negara sebagai stabilisator.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negara-negara baru, fungsi dianggap sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.
3. Fungsi pertahanan yaitu untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan- badan peradilan.

Dari uraian di atas, salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa agar negara tetap tegak dan berdiri adalah fungsi pertahanan.

Dalam mewujudkan fungsi pertahanan negara harus memiliki alat-alat pertahanan dan peran serta segenap warga negara dalam menyelenggarakan pertahanan negara sebagai upaya bela negara. Peran serta warga negara dalam pembelaan negara merupakan tuntutan untuk mewujudkan fungsi-fungsi negara.

Fungsi pertahanan dalam kehidupana negara sangat urgen dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi yang lain sebab negara hanya dapat mejalankan fungsi ketertiban, kesejahteraan dan keadilan apabila negara mampu mempertahankan diri dari berbagai hambatan, rintangan, dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara“. Dan ditegaskan pula dalam Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“.

2. Pentingnya bela negara

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 ditegaskan bahwa “Setiap warga negera berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara“. Banyak alasan mengapa kita sebagai warga negara wajib membela negara. Menurut Chaidir Basrie ada beberapa motivasi yang dapat dijadikan alasan wajib bela negara untuk rakyat Indonesia yaitu:

a. Latar belakang sejarah

Kemerdekaan yang kita capai bukan hadiah dari bangsa lain melainkan hasil perjuangan seluruh rakyat In- donesia. Dalam merebut kemerdekaan itu banyak pengorbanan baik jiwa, raga, harta, dan tenaga. Meskipun kita hanya mempunyai senjata bambu runcing, sebab memiliki sikap dan semangat yang kuat akhirnya dapat tercapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan dapat diperoleh ternyata silih berganti ancaman yang timbul baik ancaman dari dalam negeri seperti pemberontakan dan pelanggaran peraturan yang berlaku atau ancaman dari luar negeri seperti serangan dari negara lain yaitu dengan adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia yang dilakukan Malaysia. Oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan itu.

b. Kedudukan geografis dan geostrategis negara RI

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia yang mempunyai lebih dari 17 ribu pulau. Beberapa di antaranya dapat dijadikan kompartemen strategis yang terdiri dari pulau-pulau perlawanan. Posisi silang antara dua benua dan dua samudera mempunyai nilai strategis dalam hubungan antarbangsa, khususnya dalam arti transportasi komunikasi, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan hankam.

c. Kondisi demografis bangsa Indonesia

Kondisi demografis Indonesia memerlukan kewaspadaan pada keamanan. Hal ini berkaitan dengan problem ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Jika tenaga kerja yang sedemikian banyak tidak diimbangi tersedianya lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran. Banyaknya pengangguran akan mengakibatkan kerawanan sosial.

d. Potensi sumber daya alam

Wilayah Indonesia yang luas mempunyai potensi kekayaan alam yang melimpah baik di darat atau di laut. Dengan demikian bangsa Indonesia wajib mampu mengamankan dan mendayagunakan segenap kekayaan alam itu demi kesejahteraan seluruh rakyat Indone- sia.

e. Perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi

Perkembangan pengetahuan ilmu dan teknologi sudah membawa perubahan penting untuk kehidupan manusia termasuk dalam hal peralatan perang. Untuk itu rakyat dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi adanya penggunaan perangkat modern dalam perang.

f. Kedudukan tanah air yang strategis dengan wilayah yang luas

Wilayah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah memerlukan kekuatan pertahanan negara yang besar yaitu dengan jalan membangun kekuatan TNI kecil dengan cadangan nasional yang besar dan didukung kekuatan seluruh rakyat.

g. Mewujudkan tujuan negara

Tujuan negara Indonesia tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Usaha pembelaan negara

Bangsa Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan, kedaulatan negara dan bangsa yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian aspek pertahanan adalah faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Sebab tanpa mampu mempertahankan diri pada berbagai ancaman, suatu negara tak akan mempertahankan keberadaannya.

Untuk mewujudkan tujuan negara seperti tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 diperlukan peran serta warga negara dalam bidang pertahanan dan kemanan negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara“. Sedangkan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung“. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa:

1. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan adalah hak dan kewajiban.
2. Pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
3. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam sistem keamanan adalah Polri.
4. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Konsep pertahanan dan keamanan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 30. Sedang konsep bela negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Ditegaskan pula dalam UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara“. Dalam undang-undang itu ditegaskan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban dalam hal ini memiliki makna bahwa setiap warga negara dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Kita masih ingat sang juara tinju Muhammad Ali dari Amerika Serikat yang pernah masuk penjara sebab menolak mengikuti wajib militer di negaranya. Di sini negara dibenarkan memaksa warga negaranya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang sudah ditetapkan. Memang selain itu negara secara teori memiliki kewenangan memaksa sebab negara mempunyai sifat khusus yang dikenal dengan sifat hakikat negara yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

Sifat memaksa berarti negara memiliki kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifkan sifatnya itu negara mempunyai alat-alat negara seperti polisi dan tentara.

Sumber : PKn SMP/MTs Jilid 3, Depdiknas

Bela Negara dalam Bidang Politik

Bela negara dalam bidang politik dapat diwujudkan dengan aktifnya warga negara berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah unsur yang penting dalam demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila. Hal itu disebabkan semua hasil keputusan dari demokrasi adalah kehendak dan aspirasi dari rakyat. Oleh sebab itu, partisipasi rakyat sangat menentukan keputusan politik. Partisipasi politik dari rakyat akan memengaruhi kehidupan kenegaraan. Partisipasi politik adalah keikutsertaan rakyat dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan memengaruhi kehidupannya di bidang politik.

Partisipasi politik rakyat menunjukkan partisipasi yang berbeda-beda. Ada rakyat yang terlibat
aktif, misalnya menjabat menjadi pejabat publik (pemerintah/birokrasi). Namun, ada juga rakyat yang tidak aktif dalam berpartisipasi, seperti tidak memilih dalam pemilu (golput). Perbedaan partisipasi politik rakyat itu disebabkan beberapa faktor.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik adalah sebagai berikut.

1. Kesadaran politik, yaitu kesadaran pada hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan rasa percaya rakyat pada pemerintahannya.
3. Berdasarkan kedua faktor di atas, bentuk partisipasi politik ada empat macam, yaitu sebagai berikut.
4. Partisipasi politik aktif adalah partisipasi seseorang yang memiliki kesadaran dan kepercayaan politik tinggi.
5. Partisipasi politik apatis adalah partisipasi seseorang yang memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
6. Partisipasi politik pasif adalah partisipasi seseorang yang memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
7. Partisipasi politik militan radikal adalah partisipasi seseorang yang mempunyai kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

Jadi, jika kita ingin mencapai partisipasi politik yang aktif maka rakyat perlu menumbuhkan kesadaran politik dan kepercayaan politik tinggi dan positif. Partisipasi politik yang aktif akan meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Peran warga negara dalam bidang politik contohnya berupa hak warga negara untuk turut serta dalam setiap proses perubahan kebijaksanaan negara oleh para pejabat atau lembaga-lembaga pemerintah. Peran itu dilakukan sebagai wujud kebebasan hak asasi manusia sehingga dapat mengembangkan nilai-nilai demokratis. Pelaksanaan itu dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Isi dari pasal ini adalah seperti berikut ini: “Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, yang akan diatur dengan undang-undang.”

Berikut ini adalah contoh kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk setiap warga negara:
a. Hak menjadi anggota partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
b. Hak mendirikan partai.
c. Hak ikut dalam organisasi di kalangan pelajar.

Contoh tindakan yang termasuk kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan adalah seperti berikut ini:

1. Mengeluarkan pikiran secara lisan dari seseorang kepada orang lain secara langsung. Misalnya melalui diskusi, ceramah, seminar, atau pidato.
2. Mengeluarkan pikiran melalui media elektronik, seperti misalnya televisi, radio, internet, dan lain-lain.
3. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tertulis dapat diwujudkan dengan mengeluarkan pikiran kepada orang lain dengan cara menulis melalui media cetak (penerbitan) atau media massa, seperti misalnya koran, majalah, atau buletin.

Bela Negara dalam Bidang Ekonomi

Perilaku di masyarakat memperlihatkan bela negara disesuaikan dengan tuntutan dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya, mengikuti segala kegiatan dengan berpartisipasi mengelola lingkungan yang kondusif dan mendukung kebijakan pemerintah setempat. Wujud bela negara dalam bidang ekonomi salah satunya adalah berpartisipasi dalam meningkatkan kemakmuran di lingkungan masyarakat dengan cara menjadi anggota koperasi dan tidak melaksanakan kecurangan dalam perekonomian.

Pendidikan bela negara dalam konteks ekonomi juga berarti bagaimana menumbuhkan semangat dalam diri semua anak bangsa agar mandiri dalam ekonomi seperti menumbuhkan semangat berwirausaha, mempunyai keterampilan dan kompetensi. Yang terpenting, anak-anak Indonesia dididik untuk menumbuhkan rasa malu kalau ekonomi negaranya dikuasai asing.

Bela negara adalah suatu hak dan kehormatan untuk semua warga negara. Oleh sebab itu, kata dia, pendidikan bela negara sangat penting diadakan di semua level pendidikan dan bidang kehidupan. Dalam konteks ekonomi, pendidikan bela negara maknanya bagaimana membuat ekonomi Indonesia terus bertumbuh dan tidak dikuasai asing. Selain itu, bela negara juga berarti semua sumber kekayaan alam Indonesia wajib dikuasai negara dan digunakan bagi kemakmuran masyarakat bukan untuk kepentingan asing.

Ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini bukan berasal dari sebuah ancaman perang melainkan ancaman ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah perlu mendorong anak muda menjadi pengusaha. Ancaman sebenarnya berupa ancaman ekonomi. Bukan ancaman geografis. Kita berharap pemerintah lebih menitik beratkan pada pengembangan pengusaha muda Indonesia, dari pada dananya digunakan untuk merekrut orang-orang yang tidak berkompeten di bidang ekonomi. Jika hanya sedikit pemuda akan menjadi wiraswasta maka menimbulkan pengangguran intelektual. Kondisi ini mengancam mahasiswa dari kampus seluruh tanah air. Terdapat 83 persen mahasiswa memilih jadi karyawan. Anak muda itu agen perubahan, maknanya siap-siap mahasiswa ini akan menjadi pengangguran intelektual. Seluruh kampus dari Aceh sampe Papua menjadi penghasil sampah intelektual.

Contoh Bela Negara Dalam Kehidupan Sehari-hari

Apa contoh tindakan warga negara yang dapat dilakukan sebagai upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kondisi negara aman dan damai upaya bela negara yang dapat dilakukan antara lain:

A. Contoh upaya bela negara di lingkungan keluarga

1. Mengembangkan sikap saling mengasihi, saling menolong, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga.
2. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga.
3. Membentuk keluarga yang sadar hukum
4. Menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga
5. Saling mengingatkan kepada sesama anggota keluarga apabila ada yang akan berbuat kejahatan, misalnya : minum minuman keras di rumah dan lain sebagainya.
6. Memberikan pengertian kepada anak supaya cinta kepada tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri
7. Memberikan pengertian kepada anggota keluarga agar selalu berusaha untuk selalu menggunakan produk-produk dalam negeri
8. Menjaga nama baik keluarga dengan perilaku yang terpuji atau mulia
9. Saling mengingatkan sesama anggota keluaraga untuk selalu patuh pada hukum yang berlaku
10. Menciptakan keluarga yang sadar dan patuh pada hukum/peraturan yang berlaku

B. Contoh upaya bela negara di lingkungan sekolah

1. Meningkatkan imtaq dan iptek
2. Membudayakan GDN (Gerakan Disiplin Nasional) di sekolah meliputi : budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja/belajar
3. Mengembangkan kepedulian sosial di sekolah, misalnya dengan keihklasan mengumplkan dana sosial, infak, zakat, shodaqoh, untuk menolong warga sekolah yang membutuhkan.
4. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah
5. Menjaga nama baik sekolah dengan tidak melaksanakan perbuatan yang berakibat negatif untuk sekolah dan sebagainya
6. Belajar dengan giat terutama pada materi Pendidikan Kewarganegaraan
7. Belajar dengan giat supaya mendapatan prestasi baik
8. Saling mengingatkan sesama murid apabila ada yang akan melanggar peraturan sekolah
9. Menjadi murid yang berprestasi dan mengharumkan nama baik sekolah dan negara.

C. Contoh upaya bela negara di lingkungan masyarakat

1. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong membantu antar warga negara masyarakat.
2. Bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat
3. Meningkatan kegiatan gotong royong dan semangant persatuan dan kesatuan
4. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling/ronda
5. Menciptakan suasana rukun, damai, dan tentram dalam masyarakat
6. Menghargai adanya perbedaan dan memperkuat persamaan yang ada
7. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama
8. Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, dll.

D. Contoh upaya bela negara di lingkungan negara

1. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku
2. Mengamalkan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
3. Membayar pajak tepat pada waktunya
4. Mendukung program GDN, GNOTA, dan wajib belajar 9 tahun
5. Memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa
6. Bersikap selektif pada masuknya budaya asing ke Indonesia dan lain sebagainya.
7. Selalu kritis pada kebijakan pemerintah